KORSUP PENCEGAHAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan yang dilakukan pada tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rekomendasi saran perbaikan, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen SDM di dalam perencanaan hutan. Disadari oleh para pihak, khususnya Kementerian Kehutanan bahwa pelaksanaan rekomendasi KPK tersebut tidak dapat menjadi tanggungjawab tunggal Kementerian Kehutanan. Kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan kompleksitas persoalan menjadi tonggak dan cikal bakal lahirnya NKB 12 K/L yang memadukan gagasan pemberantasan korupsi dengan reformasi tenurial di sektor kehutanan.

Sehingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 2013, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, 12 Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia”. NKB 12 Kementerian dan Lembaga (NKB 12 K/L) ini lahir dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4). 12 Kementerian dan Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan NKB dari 12 K/L adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemeneterian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan UKP4.

Secara umum, tujuan NKB ialah untuk: (1) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, dan (2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi (Pasal 1). Tiga agenda utamanya: (1) Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, (2) Penyelarasan teknis dan prosedur, serta (3) Resolusi konflik berprinsip keadilan dan HAM. Sekarang ini sedang disusun Rencana Aksi Implementasi NKB ini oleh 12 kementerian dan lembaga di bawah koordinasi dan supervisi KPK.

Materi mengenai NKB lebih lanjut dapat juga diunduh melalui tautan berikut:

  1. Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia
  2. Lampiran 1 – Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Sektor Sumber Daya Alam
  3. Lampiran 2 – Penyelarasan Teknis dan Prosedur Pengukuhan Kawasan Hutan
  4. Lampiran 3 – Resolusi Konflik

CAPAIAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

NO PENANGGUNG JAWAB TOTAL UKURAN KEBERHASILAN S/D B39 STATUS S/D B39
OPEN % CLOSED %
1 BIG 157 71 45.2% 88 56.1%
2 BPN 37 22 59.5% 15 40.5%
3 Kemen ESDM 26 8 30.8% 18 69.2%
4 Kemen LH 34 18 52.9% 16 47.1%
5 Kemen PU 18 13 72.2% 5 27.8%
6 Kemendagri 51 25 49.0% 26 51.0%
7 Kemenhut 102 49 48.0% 60 58.8%
8 Kemenkumham 13 4 30.8% 9 69.2%
9 Kementan 35 20 57.1% 12 34.3%
10 Komnas HAM 23 13 56.5% 10 43.5%
Total 496 243 49.0% 259 52.2%

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Berikut merupakan capaian kemajuan pelaksanaan rencana aksi dalam NKB 12 K/L hingga periode B39 yaitu pada tahun terakhir batas rentang waktu nota kesepakatan yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Dapat terlihat bahwa pembenahan kebijakan dan regulasi dalam pengukuhan kawasan hutan sendiri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan – apalagi untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai kawasan hutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Berbagai upaya pembenahan telah berjalan, termasuk dengan penerbitan regulasi baru yang memperkuat hak-hak masyarakat sekitar hutan, maupun pembelajaran untuk membangun administrasi pemerintah yang lebih berkeadilan.

REKOMENDASI #1. Seluruh produksi kayu dari hutan di bawah penatausahaan negara dilaporkan melalui SI-PUHH online KLHK, termasuk laporan resmi mengenai inventarisasi, perencanaan, produksi, pembayaran penerimaan bukan pajak dan konsumsi kayu oleh industri.

Progress 43.4%

Pengurusan data produksi kayu yang dilaporkan dan pemungutan penerimaan bukan pajak tidak mencukupi untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan agar memenuhi kewajiban fiskal pada negara.

See Details

REKOMENDASI #2a. Alat monitoring spasial digunakan untuk memverifikasi inventarisasi hutan pada seluruh hutan, baik untuk pada pembukaan lahan sebelum dipanen, maupun untuk melihat kinerja pengelolaan hutan alam.

Progress 52.9%

Pengendalian internal tidak memadai untuk memastikan akuntabilitas tata usaha kayu dan pemungutan PNBP.

See Details

RENAKSI #2b. Perlu dibangun mekanisme pengendalian yang efektif sekaligus kredibel terhadap tata usaha kayu dan pemungutan PNBP.

Progress 37.7%

Pengendalian internal tidak memadai untuk memastikan akuntabilitas tata usaha kayu dan pemungutan PNBP.

See Details

RENAKSI #3a. Dilaksanakannya audit komprehensif terhadap penerimaan bukan pajak kehutanan yang dilakukan oleh BPK-RI.

Progress 37.7%

Mekanisme akuntabilitas eksternal yang ada tidak memadai untuk mencegah kerugian negara akibat manipulasi terhadap informasi produksi kayu dan pemungutan PNBP.

See Details

RENAKSI #3b. Kementerian Keuangan membangun sistem informasi pemungutan PNBP kehutanan yang digunakan untuk mengelola informasi dan menguji akuntabilitas DR, PSDH, dan jenis PNBP yang lain.

Progress 37.7%

Mekanisme akuntabilitas eksternal yang ada tidak memadai untuk mencegah kerugian negara akibat manipulasi terhadap informasi produksi kayu dan pemungutan PNBP.

See Details

RENAKSI #3c. Kementerian Keuangan membangun sistem rekonsiliasi rutin setiap bulan untuk melakukan verifikasi terhadap PNBP yang seharusnya diterima.

Progress 37.7%

Mekanisme akuntabilitas eksternal yang ada tidak memadai untuk mencegah kerugian negara akibat manipulasi terhadap informasi produksi kayu dan pemungutan PNBP.

See Details

RENAKSI #4a. Tindakan penegakan hukum ditingkatkan, termasuk penggunaan peraturan perundang-undangan anti pencucian uang dan anti-korupsi, terhadap semua pihak yang diketahui melaporkan produksi kayu lebih rendah dari yang sebenarnya dan/atau menghindari kewajiban pembayaran royalti hutan.

Progress 37.7%

Terbatasnya efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan memberikan peluang terbentuknya ‘ekonomi bayangan’ untuk perdagangan kayu ilegal.

See Details

RENAKSI #4b. Penelitian tentang transaksi atas harta hasil kejahatan kehutanan, termasuk perdagangan internasionalnya.

Progress 37.7%

Terbatasnya efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan memberikan peluang terbentuknya ‘ekonomi bayangan’ untuk perdagangan kayu ilegal.

See Details

RENAKSI #4c. Membangun database high risk profile untuk kejahatan kehutanan.

Progress 37.7%

Terbatasnya efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan memberikan peluang terbentuknya ‘ekonomi bayangan’ untuk perdagangan kayu ilegal.

See Details

RENAKSI #5. Memperkuat mekanisme penentuan struktur dan tarif PNBP untuk memastikan optimalisasi rente ekonomi hutan oleh negara dari produksi hasil hutan kayu dan sebagai insentif bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Progress 37.7%

Tarif Royalti Kehutanan Indonesia Ditetapkan Pada Tingkatan Yang Hanya Membuat Pengumpulan Rente Ekonomi Pemerintah Terbatas, Dan Secara Implisit Memberikan Insentif Untuk Pengelolaan Hutan Yang Tidak Berkelanjutan.

See Details

RENAKSI #6. Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi kajian PNBP membangun komitmen bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik untuk pemungutan dan penggunaan PNBP kehutanan.

Progress 37.7%

Pemungutan PNBP Tidak Diarahkan Pada Kepentingan Umum.

See Details

CATATAN TAMBAHAN

12 November 2014. Evaluasi Setahun Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi dan refleksi perkembangan perjalanan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia dalam kegiatan Semiloka di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada Senin-Rabu, 10-12 November 2014. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, pimpinan 12 kementerian/lembaga, para gubernur dan bupati dari 18 provinsi ini, akan melakukan sejumlah agenda, antara lain evaluasi perkembangan NKB oleh masing-masing kementerian/lembaga; pengukuhan kawasan hutan; perluasan wilayah kelola rakyat; penataan perizinan; penataan ruang; serta penyusunan rencana aksi bagi pemerintah daerah.

Setahun berjalan, hingga saat ini total implementasi NKB baru mencapai 50 persen. Secara riil, angka tersebut seharusnya dapat menjadi indikator peningkatan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk memberikan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.

Di bidang harmonisasi regulasi dan kebijakan SDA misalnya, perkembangan implementasi telah menyusun rancangan yang merevisi Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Hutan; Penerbitan Permentan 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; serta Penerbitan Permen ESDM 37 tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Peruntukkan Kawasan Pertambangan dan Pengembangan Minerba One Map Indonesia.

Sementara perkembangan implementasi pada hal teknis dan prosedural pengukuhan kawasan hutan telah tercapai beberapa hal, antara lain; Pemutakhiran peta dasar skala 1:50 ribu dan penyediaan citra satelit resolusi tinggi kepada pemerintah daerah; Pelaksanaan pelatihan pemetaan partisipatif dan rancangan SOP pemetaan partisipatif; serta Penerbitan Permenhut P.62/2013 tentang perubahan Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.25/2014 tentang Panitia Tata Batas.

Terakhir, terkait dengan resolusi konflik, telah tercapai dua hal, yakni Pelaksanaan National Inquiry oleh Komnas HAM, serta Penerbitan edaran kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pemetaan sosial terhadap masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan.