Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB

Sore ini ada perbincangan kecil dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, UHO, sambil menikmati ikan baronang bakar, di tepi kota Kendari. Topik pembicaraan seputar tambang dalam kawasan hutan yang semakin meluas dan tampak dibiarkan.

Dari perbincangan itu jadi ingat, naskah mengenai “Understanding State Capture (SC)” oleh Anne Lugon-Moulin di majalah Freedom From Fear dan praktik SC di buku “The Republic of Gupta: A story of state capture“. Buku “Di Balik Krisis Ekosistem” yang dibahas besok di UHO juga membahas SC itu, disamping kritik pemikiran yang terkait dengan posisi ke-ilmiah-an dewasa ini.

Secara umum SC terjadi ketika elit penguasa dan/atau pengusaha memanipulasi atau memengaruhi pembentukan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri. Perekonomian atau pembangunan yang ditangkap (captured) akan terjebak di dalam lingkaran dimana upaya perbaikan kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan gagal sejak dari niatnya.

Keuntungan yang diperoleh pelaku-pelaku SC bukan dari prestasi atau kondisi yang fair, tetapi kondisi yang memihak langkah-langkah mereka. Karena dapat menyebabkan kerugian negara, menguntungkan kelompok tertentu, serta biasa dilakukan melalui gratifikasi, suap atau peras, maka SC digolongkan sebagai perbuatan korupsi.

Besarnya skala SC tergantung jenis lembaga negara yang dapat dipengaruhi (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan jenis aktor yang secara aktif berusaha untuk membonceng fungsi negara (perusahaan swasta besar, pemimpin politik, pejabat tinggi, ataupun kelompok kepentingan tertentu). SC tidak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan yang tidak punya pengaruh yang dapat dianggap sebagai korban. Sementara para elit yang melakukan SC dapat membobol kekayaan negara triliunan rupiah.

Misalnya, swasta sebagai pelaku SC dapat menerima keuntungan ekstra, tidak hanya dalam bentuk nilai penjualan meningkat, tetapi juga dalam penguasaan barang publik. Seperti luas hak kepemilikan atas tanah atau konsesi-konsesi sumber daya alam, dengan “membeli” perlindungan individual atas hak mereka dari negara. SC seperti itu biasanya harus dibayar dengan kerugian bagi masyarakat luas atau menimbulkan biaya sosial yang signifikan, yang berupa konflik, kemiskinan struktural, dan bahkan ruang hidup yang hilang.

Apabila birokrat mengamankan posisi mereka dengan cara mengalokasikan sumber daya alam yang dikuasai negara kepada swasta/politikus sebagai imbalannya, pada waktu yang sama mereka memiliki sedikit peluang untuk memberi hal yang sama kepada masyarakat luas. Dan apabila hal itu terjadi secara terus-menerus, menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi maupun politik, akibat pelaksanaan SC tersebut.

Kondisi distorsi pasar melalui kemudahan-kemudahan yang tidak wajar dan tidak fair, dan karenanya menghasilkan pola keuntungan terkonsentrasi, juga menyebabkan kerugian yang dirasakan pelaku usaha atau swasta lainnya. Sekelompok kecil orang yang berkuasa bisa mendapatkan banyak uang dari distorsi tersebut. Dan oleh karena itu distorsi atau ketidak-aturan menjadi target yang harus dicapai sekaligus dipertahankan oleh para pelaku SC.

Distorsi semacam itu misalnya dengan adanya peraturan-perundangan yang dirancang agar menguntungkan pelaku ekonomi tertentu, di sektor tertentu, dengan mengorbankan persaingan bebas yang adil bagi semuanya. Konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik juga cenderung mengarah pelaksanaan SC secara serius, yang biasanya berjalan seiring dengan peran masyarakat sipil yang lemah atau suaranya sengaja diabaikan.

Dua Muka
Kebijakan publik terkait tambang di Sulawesi Tenggara ini menjadi pertanyaan serius bagi para mahasiswa. Sebelum melangkah lebih jauh para mahasiswa perlu tahu bahwa peraturan-perundangan hasil SC, tetap dilakukan dengan cara yang sah. Berbagai jenis dokumen akademik maupun kajian ilmiah digunakan sebagai argumen, sehingga dapat menjadi seperti kepala bermuka dua. Namun kajian ilmiah pesanan juga seringkali mengemuka, yang biasanya berciri “half true“.

Argumen ilmiah dalam pengambilan keputusan, dengan demikian, bersaing sesuai dengan “kebenaran yang dibutuhkan”, dan dimenangkan oleh persaingan kekuasaan dibaliknya. Politik adopsi pengetahuan, oleh karenanya, tidak dapat dipisahkan dari proses bagaimana kebijakan publik disusun.

Oleh karenanya, para peneliti/akademisi, serta mahasiswa perlu memahami adanya pemilihan jenis argumen (ilmiah) untuk membangun SC, menghindari kesalahan type-3; salah mendefinisikan masalah, serta menentukan siapa subyek utama yang semestinya mendapat manfaat dari suatu hasil kajian ilmiah, yang juga harus diperjuangkan untuk memperolehnya ‚óŹ

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]