Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB

Pada intinya korupsi dapat diberantas jika petinggi pemerintahan mempunyai komitmen kuat dan komitmen itu dapat dijalankan melalui lembaga negara (sebagai dirinya sendiri), termasuk mampu menangani kekuasaan lain yang kontraproduktif. Namun praktik korupsi berjalan sebaliknya. Menggunakan lembaga negara dengan atau tanpa bantuan kekuasaan lain, yang mana kekuasaan lain itu justru dicari dan bukan ditiadakan.

Itu karena korupsi hanya dapat dikaitkan dengan kerugian negara dan bukan kerugian perorangan. Barangkali hal itu menjadi penyebab banyak orang tidak peduli terhadap korupsi? Bahkan sebaliknya sifat korupsi seperti itu mendorong minat perorangan atau kelompok untuk melakukannya, karena yang dirugikan negara sebagai “orang lain” di luar dirinya. Negara bukanlah dirinya itu.

Public goods, free riders
Situasi dimana negara bebas korupsi bisa dianggap sebagai “public goods”, sama halnya dengan situasi aman jika ada siskamling dalam bertetangga. Pada situasi public goods, perilaku kebanyakan orang dapat diprediksi, cenderung sebagai free riders. Yaitu semua orang dapat menikmati manfaatnya tanpa kecuali, sehingga sifat orang per orang enggan berkorban mewujudkannya, karena yang tidak mau berkorban juga bisa ikut menikmatinya.

Tetangga yang tidak mau bayar siskamling akan ikut merasakan aman, dan yang bayar tidak dapat mencegah rasa aman yang dirasakan tetangga yang tidak mau bayar itu. Maka tidak bayar siskamling adalah pilihan rasional bagi setiap individu, tetapi kalau semua orang melakukan hal yang sama, semua akan merasa tidak aman karena keamanan lingkungan tidak terjaga.

Dalam korupsi, kelompok free rider terbukti membangun jaringan halus tetapi sangat kuat, yang bahkan bisa lebih kuat daripada jaringan hubungan pemerintahan resmi di suatu negara. Jaringan pada tingkat bawah sudah seperti bagian dari budaya dan gaya hidup. Yang di tingkat atas, juga sudah terlembaga, tersosialisasi, ada dalam disposisi dan perintah-perintah resmi, karena dapat dilakukan melalui rekayasa peraturan-perundangan (regulatory and state capture).

Korupsi di Asia bahkan seringkali dikaitkan dengan budaya dalam arti bukan inisiatif individual, tetapi sudah ada di dalam hubungan sosial masyarakat seperti bentuk-bentuk nepotisme, kroni dan patronasi, dimana pejabat dan pengusaha membentuk sistem informal sebagai wadah korupsi dijalankan. Praktik terbanyak berupa suap, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, kroni kapitalisme, penipuan, pembiayaan kampanye ilegal serta kecurangan dalam pemilihan umum. Itu ibarat bayi baru lahir langsung diarahkan melakukan korupsi oleh lingkungannya.

Bila medium korupsi seperti itu, bagaimana jika ada korupsi di suatu kantor atau lembaga, semua orang di dalamnya dibuat menanggung kerugian negara secara finansial atau “diturunkan pangkatnya”. Dengan begitu dapatkah korupsi berhenti, karena kerugian negara identik dengan kerugian setiap orang-orang itu ?

Kasus Asia
Pengalaman menakjubkan di Asia, misalnya Hong Kong, Jepang, dan Singapura termasuk kelompok negara terbersih di dunia. Walau sebaliknya, 17 dari 25 negara di Asia masuk kelompok negara terkorup, dengan nilai index korupsi kurang dari 50.

Kasus dan analisis yang dikemukakan dalam buku Routledge Handbook of Corruption in Asia, 2017 oleh Ting Gong dan Ian Scott (ed) menggambarkan hal-hal di atas. Buku dengan 20 bab setebal 478 halaman itu membahas teori, isu, trend korupsi dan anti-korupsi yang lahir dari pemetaan fakta-fakta di Asia.

Di Asia terdapat negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi justru disertai peningkatan korupsi, misalnya Cina dan Korea Selatan (Bab 2). Sementara itu Singapura dan Hong Kong dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tingkat korupsinya rendah. Namun tidak demikian halnya dengan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Setiap ada kemiskinan di suatu negara, hampir selalu diiringi korupsi yang tinggi. Jebakan kemiskinan sangat sulit dientaskan akibat pengaruh korupsi itu (Bab 8).

Di Cina terdapat temuan bahwa jaringan koruptor dapat dikendalikan dengan tiga strategi institusional yaitu pengendalian praktik authoritarianism, kolusi pengusaha-birokrat, dan politik informal yang lazim di negara itu, sebagai strategi utama. Sementara itu buku ini menyebut bahwa di Indonesia kepolisian dan kejaksaan masih enggan menjalankan upaya-upaya anti korupsi (Bab 4).

Di Vietnam, korupsi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil yang banyak (SMEs): penyuapan, tidak bayar pajak, dan tanpa izin, saling terjalin. Kondisi itu dipertahankan melalui “regulatory capture” yang mana korupsi mudah dilakukan, karena isi regulasi dan dari isi regulasi itu regulator mendapat legitimasi melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Konsep bahwa demokrasi menurunkan korupsi belum terjadi di Asia. Studi korupsi di Jepang (Bab 5) menyatakan bahwa reformasi institusional dapat mengurangi skandal elite, tetapi tidak mengurangi korupsi yang umum terjadi. Demokrasi di Asia malah memungkinkan manipulasi hasil pemilihan umum dengan cara yang canggih yang dilakukan inkamben (Bab 6). Di Indonesia dan Thailand politik uang dan korupsi akibat desentralisasi secara umum belum dapat diatasi.

Sementara itu diketahui pula bahwa secara umum upaya pengendalian korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil hanya berdampak lokal atau aspek tertentu saja. Ajakan melawan korupsi bagi masyarakat berpendapatan rendah berjalan hanya apabila terkait dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Taktik konfrontasi seringkali gagal dalam jangka pajang.

Pelajaran
Sejauh ini Hongkong dan Singapura sering disebut dua negara yang paling berhasil mengikis korupsi. Diketahui bahwa perubahan institusi dan hukum (Bab 17) sukses di kedua negara itu, tetapi gagal di negara lain. Sementara di kedua negara tadi sukses akibat berjalannya political will secara konsisten (Bab 18), tetapi juga gagal berjalan di negara lain. Faktor-faktor yang melekat di masyarakat yang tidak peduli adanya korupsi maupun masalah kelembagaan negara menggagalkan upaya anti-korupsi itu.

KPK telah menunjukkan, menurut buku ini, bahkan korupsi tingkat tinggi dapat diadili, sesuatu yang sangat jarang terjadi di negara lain, tetapi upaya itupun tidak cukup. Karena korupsi menyebar di seluruh institusi dan di seluruh negeri, dan belum terdapat strategi kuat oleh lembaga pemerintah untuk memperbaiki norma perilaku yang mendasar guna pencegahan korupsi.

Perbaikan sistem perpajakan menjadi faktor kunci. Selain itu, sanksi yang lebih berat, termasuk pemecatan, karena perilaku korup oleh jaksa, hakim dan pengacara, akan menciptakan lingkaran yang baik dan meletakkan dasar bagi rule of law yang menular ke lembaga lain untuk harus memperhitungkannya. Sementara itu, tekanan publik diperlukan agar undang-undang pendanaan politik dapat menjadi landasan bagi reformasi DPR dari dalam.

Sejalan dengan itu, pencegahan yang lain seperti meningkatkan standar etika pejabat publik perlu dijalankan, agar deteksi konflik kepentingan terjadi sedini mungkin (Bab 19). Cara lain yaitu kerjasama untuk mencegah pencucian uang, menerapkan etika untuk legislatif, serta tukar menukar pengalaman keberhasilan pencegahan korupsi di sesama negara Asia.

Penutup
Korupsi memang tidak merugikan bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri. Setiap negara punya cara agar setiap pejabat dan warganya merugi dengan korupsi. Pasti “rugi” disitu bukan hanya materi. Rugi jika menjadi penyebab kemiskinan, pelecehan moral, penderitaan, bencana alam, maupun pemusatan kekayaan. Dan sudah ada negara yang berhasil melakukan itu ●