Oleh Endriatmo Soetarto, Eko Cahyono, Adi D. Bahri, Surya Saluang, Baida Soraya, Amin Tohari, Anggiana G. Adinugraha

 

Pengelolaan kawasan hutan (hutan negara) berdasarkan hukum PP No.72/2010 Perum Perhutani menguasai hutan negara mencapai 2,4 juta ha yang pada umumnya lebih banyak menjadi ruang konflik dengan masyarakat dan pihak lainnya. Menurut hasil kajian KPK (2014) bahwa terdapat 108.179 ha kawasan kelola Perhutani berada dalam ruang konflik. Turunnya kinerja Perhutani, yang ditunjukkan dengan semakin merosotnya tutupan hutan dan stok kayu serta banyaknya konflik yang terjadi, berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan laba
yang diperoleh Perhutani, yaitu tidak lebih dari Rp146 ribu/ha. Di kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani, Divisi Regional (Divre) I Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 18.064,45 ha wilayah konflik, Divre II Jawa Timur seluas 33.766,081 ha, dan Divre III Jawa Barat dan Banten seluas 56.348,79 ha.

Kondisi dan ruang konflik agraria ini juga tidak luput terjadi di KPH Kediri. Tercatat adanya konflik agraria di wilayah administratif Kabupaten Trenggalek yang diawali oleh terbitnya sertifikat tanah sebanyak 111 sertifikat di ‘wilayahkerja’ Perum Perhutani KPH Kediri. Terbitnya 111 sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) kepada masyarakat menyulut konflik di lingkungan Perum Perhutani. Konflik agraria akibat terbitnya sertifikat memberikan tekanan tersendiri bagi warga yang selama ini secara produktif mengelola lahan-lahan ‘wilayah Perhutani’ yang tidak produktif. Perdebatan antara BPN dan Perum Perhutani berpangkal pada penarikan 111 sertifikat oleh Perhutani. Kondisi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkepentingan dalam memberikan mediasi terkait sengketa yang terjadi.

Atas sengketa yang terjadi oleh BPN dan Perhutani, KPK telah menyelenggarakan kajian terkait sengketa melalui aspek spasial9 dan legal (hukum) formal10. Melalui hasil kajian yang telah diselenggarakan, diperlukan sebuah kajian yang mencoba untuk mengungkap aspek sosial-ekonomi dan ruang konflik agraria yang bersumber dari penuturan masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, KPK melalui Sajogyo Institute menyelenggarakan kajian yang dimaksud tersebut. Hasil dari kajian ketiga tersebut, tentunya sangat berguna dalam memperkuat Peraturan Bersama (Perber) 3 kementerian/lembaga.

Laporan dapat diunduh sebagai berikut:

Soraya et.al., Tutur Masyarakat Atas Carut-Marutnya Pengelolaan Sumber Agraria Kehutanan.

PPT Trenggalek (Final) Presentasi 20, April 2016