Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB

 

Pertemuan terakhir antara Tim KPK, Tim Pendamping, dan Perhutani tanggal 11 Januari 2017, menyatakan berhentinya secara formal pendampingan KPK setelah dua (2) tahun dilakukan bersama-sama untuk mempelajari, menyusun renaksi, dan menjalankannya.

Kerangka kerja (32 renaksi) yg sudah disusun terkait dengan:

  1. Kebijakan dan perencanaan (13 renaksi). Disini termasuk review peraturan Menteri BUMN, KLHK (ukuran kinerja, keuangan/over target) serta Dirjen Pajak (nol pajak atas aset tegakan), penyelesaian konflik tenurial (4 kasus), serta reorganisasi Pht untuk efisiensi (misal, struktur biaya jati: tanaman 2,82%, umum dan rutin 77,30%). Juga TDP low direct responsibility dan minimum incentive bagi pekerja.
  2. Bidang pemasaran (8 renaksi) untuk mewujudkan efisiensi (ada soal penguasaan kapling oleh pedagang, kolusi internal KBM vs KPH, downgrading pengujian kayu) serta harga normal yg diperoleh PHT. Di sini termasuk pelaksanaan sistem online dan strategi penetapan sortimen untuk nilai tertinggi.
  3. Bidang produksi (11 renaksi) untuk mengurangi kegagalan tanaman (penurunan stock hutan sejak tahun 2000), akses masyarakat (rendahnya akuntabilitas PHBM), inefisiensi industri kayu dan getah, akuntabilitas angka-angka produksi, serta pembenahan ‘KPH minus’ yang jumlahnya 38 unit (67%). Di sini termasuk penetapan tipologi KPH (zona ekologi 922.990 Ha, produksi 555.481 Ha, adaptif 862.195 Ha, dan konflik tenurial 104.535 Ha) dan strategi kemandiriannya, serta bentuk-bentuk pengendalian secara online untuk hutan/tegakan, budget, maupun perencanaannya (e-planing).

Implikasi dijalankannya kerangka kerja itu adalah:

  1. Target kinerja dan sistem keuangan yang diterapkan Pemerintah tidak menyebabkan overeksploitasi, pembiaran hilangnya aset serta efisiensi belanja perusahaan. Selama 15 tahun (1998 s/d. 2013), diperkirakan kehilangan aset hutan senilai Rp 998 milyar per tahun.
  2. Terwujud good corporate governance. Ini persoalan utama, karena kondisi menurunnya potensi hutan, aset, kultur yg sulit berubah itu sudah terpelihara dengan baik, serta perilaku sub-optimal: rent seeking, shirking, corruption.
  3. Penguatan fungsi KPH serta perbaikan sistem pengelolaan hutan dan akses masyarakat (PHBM) yang disertai dengan ketepatan alokasi keuangan dan efisiensi penggunaannya.

Karena dalam melakukan koordinasi dan supervisi, Tim KPK tidak dapat mengganti peran unit-unit kerja PHT agar cepat bertindak, pelaksanaan renaksi yang cukup lambat (beberapa kegiatan diserahkan kepada suatu tim yg tidak berhubungan dengan struktur organisasi formal) tidak bisa dihindari. Hal itu terutama disebabkan oleh:

  1. Tingginya konflik kepentingan dan rendahnya kontrol internal. Perbaikan yang mengurangi peluang diperolehnya income tambahan dan tidak ada komitmen kuat pimpinan gagal diwujudkan.
  2. Perubahan yang difasilitasi Tim KPK secara antusias lebih ditangkap oleh pegawai kelas menengah. Tetapi tidak demikian oleh pimpinan.
  3. KBUMN tidak responsif dalam melihat persoalan maupun pentingnya penyelesaian masalah PHT. Perbaikan SK 200/2010 (kinerja bumn) dan PP 72/2010 (Perhutani) belum selesai. Hal tersebut penting sebagai penarik perubahan (pull factor).
  4. Perbaikan sistem dalam PHT yang punya akar masalah sangat dalam tidak diikuti tekanan untuk berubah secara signifikan (bandingkan untuk PJKA yang menggunakan TNI/Brimob). Penindakan oleh KPK terhadap 3 orang PHT terlambat; terjadi di akhir periode 2 tahun tersebut.

 

Power of Change

Perbaikan PHT sesungguhnya tidak lagi memerlukan kajian atau semacamnya. Persoalannya bukan apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana melakukannya. Situasi dan hambatannya hampir serupa dengan PJKA; yang dapat digunakan sebagai acuan. Dorongan dan peran langsung KBUMN dan KLHK sangat menentukan ●