Salah satu tonggak keterlibatan langsung Komisi Pemberantasan Korsupsi (KPK) atas persoalan Tenurial Reform Kehutanan adalah sejak masuknya agenda Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan kawasan hutan 12 Kementrian dan Lembaga yang ditandatangani pada 10 Maret 2013 lalu di Istana Negara. Dapat dikatakan bahwa agenda dalam NKB 12 K/L merupakan kelanjutan dari beberapa upaya sebelumnya dari KPK yang ingin mengembangkan penanganan persoalan korupsi di wilayah kehutanan dan Sumber Daya Alam secara lebih luas.

Dasar gagasan pengembangan kajian korupsi di wilayah kehutanan dan SDA adalah pemahaman bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan pemahaman semacam ini maka makna Pemberantasan Korupsi lebih dalam perspektif Penjagaan Hak-hak Sosial dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari upaya penyusunan agenda NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Dalam sebuah rapat koordinasi dengan 45 penanggung jawab NKB dari 12 K/L, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemeneterian Pertani an, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan UKP4; Wakil KPK Busyro Muqoddas menjelaskan dasar penyusunan NKB 12 K/L, setidaknya ada tiga hal dasar: Pertama, Kawasan hutan yang mencapai sekitar 128 juta hektare meliputi 70% wilayah darat Indonesia, merupakan salah satu kekayaan negara yang harus dikelola sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Namun demikian, buruknya tata kelola sektor kehutanan belum mampu mewujudkan amanat tersebut, namun justru yang terjadi adalah kerusakan hutan secara masif. Hal ini diperparah dengan belum mantapnya kawasan hutan di Indonesia. Dari luas hutan yang ada, baru 16,18 persen kawasan hutan yang telah ditetapkan dan masih tersisa 63 ribu kilometer kawasan hutan belum ditata batas. Belum lagi batas administratif daerah, baru selesai 130 segmen dari total 957 segmen.

Kedua, Buruknya tata kelola di sektor kehutanan dan korupsi menjadi lingkaran tak berujung. Keduanya dianggap terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar -besarnya atas hutan. Kerugiannya yang terjadi pun sangat tinggi. Pada tahun 2005, Kemenhut memperkirakan, akibat illegal loging saja negara dirugikan sebesar Rp35 triliun per tahun. Hanya dengan menghitung tiadanya izin pinjam-pakai, KPK pada 2010 mengkalkulasi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Ini karena ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam-pakai. Ketiga, Hasil kajian KPK sebelumnya, yakni melakukan kegiatan pencegahan berupa kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jende ral Planologi Kehutanan pada 2010. Pengalaman pemantauan tindak lanjut dari hasil kajian tersebut menyadarkan KPK bahwa perlu ada komitmen dan sinergi dari semua K/L terkait untuk bersama-sama menuntaskan persoalan tata kelola kehutanan.

 

Analisis selengkapnya dapat diunduh di Inisiatif Tenurial Reform KPK РEko Cahyono