Luasan kawasan hutan di Indonesia sekarang ini diperkirakan mencapai sekitar 128 juta hektare atau setara dengan 70% wilayah darat Indonesia. Bagaimanapun, kawasan hutan merupakan salah satu kekayaan negara yang mesti dikelola sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Namun, buruknya tata kelola sektor kehutanan belum mampu mewujudkan amanat tersebut. Justru yang terjadi adalah kerusakan hutan secara masif, konflik agraria dalam wilayah hutan yang terjadi terus menerus dan ketimpangan penguasaan wilayah hutan.

Dalam kajian Forest Watch Indonesia, misalnya, pada kurun waktu 2000-2009 luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2000 adalah 103,33 juta ha. Sementara, luas tutupan hutan pada tahun 2009 berkurang menjadi 88,17 juta ha atau telah mengalami deforestasi seluas 15,15 juta ha. Dengan demikian, laju deforestasi Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah sebesar 1,51 juta ha per tahun (FWI 2011). Dengan kondisi semacam itu, maka diperkirakan pada tahun 2030 hutan di Jawa dan Bali- Nusa Tenggara akan habis. Sementara hutan di Maluku tinggal 1,12 juta ha, Sumatera 4,01 juta ha, Sulawesi 5,54 juta ha, Kalimantan 15,79 juta ha dan Papua 32,82 juta ha (FWI 2011).

Dalam hubungannya dengan konflik agraria, HuMA mencatat bahwa enam tahun terakhir, konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia terjadi menyebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi alias setara separuh Sumatera Barat. Penyumbang konflik terbesar sektor perkebunan dan kehutanan, mengalahkan kasus pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan non kebun. Sektor perkebunan 119 kasus, dengan luasan area mencapai 413.972 hektar, sedangkan sektor kehutanan 72 kasus, dengan luas area mencapai 1, 2 juta hektar lebih.

Sementara dari sisi penguasaan sampai dengan tahun 2013, sekitar 33.232.061 juta hektare atau 96, 82 persen dari luas daratan Indonesia telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan. Sedangkan alokasi untuk masyarakat, pemerintah hanya mengalokasikan total lahan sekitar 1,091 juta hektare atau hanya sekitar 3,18% yang dilasokasikan untuk masyarakat (Kartodihardjo dan Nagara 2014). Ini terdiri dari hutan kemasyarakatan (80.833 hektare); hutan desa (67.737 hektare); hutan tanaman rakyat (168.448); dan pelepasan transmigrasi (962.000 hektare). Akibat dari adanya ketimpangan penguasaan hutan dan konflik tenurial tersebut adalah hilangnya akses masyarakat pada hutan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Data pada tahun 2006 menunjukkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat miskin.

 

Tulisan selengkapnya dapat dibaca/diunduh melalui Evaluasi GN-PSDA (draft)