Pembelajaran dari pelaksanaan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Hutan ¬†menjelaskan bahwa pembenahan dalam perencanaan hutan merupakan persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kehutanan saja. Konflik perizinan, tumpang tindih regulasi, dan ego sektoral merupakan gejala dari persoalan utama buruknya akuntabilitas tatakelola sumber daya alam, khususnya kehutanan di Indonesia. Hasil pembahasan KPK bersama 12 Kementerian dan Lembaga terkait (12 K/L) serta akademisi di sektor kehutanan mengkristal pada perlunya upaya yang menyeluruh dan paralel untuk tiga tema persoalan mendasar, yaitu: harmonisasi regulasi dan kebijakan alokasi ruang di sektor sumber daya alam, penguatan mekanisme pengukuhan kawasan hutan sehingga mampu melindungi hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan, dan resolusi konflik. Keseluruhan upaya tersebut dituangkan dalam kertas putih dengan judul “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”.

Tulisan tersebut dapat diunduh pada tautan berikut:

KPK – Inisiatif Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan 13 Des 2012