Berdasarkan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan yang dilakukan pada tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rekomendasi saran perbaikan, yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen SDM di dalam perencanaan hutan. Disadari oleh para pihak, khususnya Kementerian Kehutanan bahwa pelaksanaan rekomendasi KPK tersebut tidak dapat menjadi tanggungjawab tunggal Kementerian Kehutanan. Kebutuhan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dan kompleksitas persoalan menjadi tonggak dan cikal bakal lahirnya NKB 12 K/L yang memadukan gagasan pemberantasan korupsi dengan reformasi tenurial di sektor kehutanan. Sehingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 2013, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, 12 Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia”.

Seiring perjalanan pembenahan tata kelola di sektor kehutanan, berbagai pembelajaran memperlihatkan bahwa sektor sumber daya alam lainnya memiliki kompleksitas permasalahan yang juga perlu diperhatikan secara paralel. Tata kelola penggunaan lahan dan hutan yang ada terbukti belum dapat berjalan secara akuntabel. Sementara dampak persoalan tersebut di daerah juga perlu diperhatikan untuk memastikan pembenahan kebijakan nantinya dapat secara efektif berdampak pada masyarakat. Pembenahan tata kelola dan tata kuasa, merupakan upaya pemberantasan korupsi struktural yang selama ini justru menyebabkan kerugian negara secara masif dan sistematis. Berdasarkan kepentingan tersebut, dengan memperluas komitmen kementerian dan lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian juga mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam untuk pembenahan tata kelola di beberapa sektor sumber daya alam yang strategis, baik itu hutan, kebun, tambang dan kelautan.